Sekolah sebagai lingkungan terdekat anak memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan ekosistem yang aman. Sekolah wajib memiliki yang jelas. Data pribadi siswa, termasuk foto dan video, tidak boleh dipublikasikan secara terbuka tanpa persetujuan orang tua. Setiap sekolah harus memiliki petugas penanggung jawab perlindungan data pribadi yang kompeten.
Salah satu aspek paling mengerikan dari kejahatan ini adalah yang sudah tersebar di internet. Jejak digital dari video ilegal ini bersifat abadi. Meskipun video sudah dihapus dari platform awal, salinannya dapat dengan mudah disimpan, diunggah ulang, dan menyebar ke platform lain. Hal ini memperberat penderitaan psikis korban, karena mereka terus dihantui oleh rasa takut bahwa aib mereka akan muncul kembali kapan saja. video ngintip celana dalam anak sekolah upd
Pemerintah sendiri sudah mulai bergerak serius. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) dan aturan turunannya adalah bukti hadirnya negara. Selain itu, Satuan Tugas Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Online juga diinisiasi untuk memperkuat sistem nasional. Namun, tanpa dukungan dari kita semua, aturan hanyalah selembar kertas. Meskipun video sudah dihapus dari platform awal, salinannya
Orang tua harus bijak dalam mengunggah foto atau video anak di media sosial. Hindari membagikan informasi pribadi seperti lokasi sekolah, nama lengkap, atau rutinitas anak. tanpa dukungan dari kita semua
Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus bagi anak. Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana tambahan hingga 20 tahun penjara.